Tentang Asosiasi
Asosiasi UPK DAPM Kabupaten Tasikmalaya merupakan wadah koordinasi, komunikasi, dan sinergi antar-Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
Kami hadir untuk memperkuat tata kelola, profesionalisme, dan akuntabilitas pengurus UPK agar dana amanah terus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Sejarah Singkat dan Rujukan
Perjalanan Asosiasi UPK DAPM Kabupaten Tasikmalaya berkaitan dengan upaya menjaga keberlanjutan hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Dalam konteks daerah, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan telah memuat pengaturan mengenai Asosiasi BKAD dan Asosiasi UPK.
Asosiasi menjadi wadah koordinasi, komunikasi, dan sinergi antar-Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat. Melalui kebersamaan antar-pengurus, asosiasi memperkuat kapasitas kelembagaan, mendorong administrasi yang tertib, serta menjaga manfaat dana amanah bagi masyarakat pedesaan.
Kegiatan penguatan kapasitas pengurus juga tercermin dalam sosialisasi perpajakan bersama KPP Pratama Tasikmalaya yang didokumentasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan tersebut melibatkan 50 pengurus UPK DAPM di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan menjadi contoh kerja sama dalam meningkatkan pemahaman pengelola.
Untuk masa bakti 2026–2031, susunan pengurus yang tercantum dalam lampiran kepengurusan meliputi Pembina, Penasihat, Pengawas, Pengurus Inti, dan lima bidang. Susunan ini mencakup bidang penelitian dan pengembangan, organisasi dan kelembagaan, advokasi, komunikasi dan informasi, serta pemberdayaan ekonomi kreatif.
Rujukan sejarah dan perkembangan